Skip to main content

Independensi Auditor Internal

Auditor juga harus bebas dari pengaruh klien dalam melaksanakan auditnya dan melaporkan temuan-temuannya. Independensi menurut Hery (2010:74) adalah suatu kemandirian yang dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka. Mulyadi (2009:26) menjelaskan bahwa independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.
Independensi menurut Sawyer’s (2009:7) merupakan suatu sikap yang harus bebas dari hambatan, memberikan opini yang objektif, tidak bias, tidak dibatasi, dan melaporkan masalah yang sebenarnya, bukan berdasarkan keinginan eksekutif atau lemabaga. Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa indepensi merupakan suatu sikap yang bebas dan tidak terpengaruh, tidak memihak, dan melaporkan suatu kejadian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Kumaat (2011:9) menjelaskan bahwa independensi merupakan kata kunci yang paling penting untuk menilai peran internal audit. Kumaat menambahkan bahwa “Independensi internal audit” = keberpihakan internal audit pada kebenaran factual, yang di tinjau dari:
1. “Adanya bukti serta data material yang otentik, relevan, dan cukup
2. Adanya praktek bisnis yang menjunjung tinggi etika/moral serta memperhatika resiko terukur
3. Adanya kapasitas tanggung jawab dan wewenang seseorang yang terukur dalam organisasi bisnis
4. Adanya administrasi dan pengendalian yang memadai serta konsisten.”
Sedangkan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (2007:24) menjelaskan bahwa Independensi adalah sebagai berikut:
“Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksa, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.”
Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Independensi sikap mental yang bebas dari pengaruh dari gangguan pribadi, ekstern dan organiasi serta melaporkan suatu kejadian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Independensi Auditor Internal
Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:25-29) yang mengemukakan tiga macam gangguan terhadap independensi yaitu: 

1. “Gangguan Pribadi 

Organisasi pemeriksa harus memiliki sistem pengendalian mutu intern untuk membantu menentukan apakah pemeriksa memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Organisasi pemeriksa perlu memperhatikan gangguan pribadi terhadap independensi petugas pemeriksanya .Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pemeriksanya apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi antara lain: 
  • a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa. 
  • b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidaklangsung pada entitas atau program yang diperiksa. 
  • c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yangdiperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir. 
  • d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa. 
  • e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/ atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa. 
  • f. Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadiberat sebelah. 
  • g. Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilankeputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau sedang diperiksa. 
  • h. Memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu entitas atau kapasitasyang dapat mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa, misalnya sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnya dari entitas, aktivitas atau program yang diperiksa atau sebagai anggota manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, pengawasan atau fungsi monitoring terhadap entitas, aktivitas atau program yang diperiksa. 
  • i. Adanya kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau sosial, sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok, organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu. 
  • j. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah sebagai pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, dan pembayaran yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang diperiksa. 
  • k. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas entitas/unit kerja atau program yang diperiksa. 
  • l. Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaanpemeriksaan. 

2. Gangguan Ekstern 

Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalammenyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan obyektif. Independensi dan obyektifitas pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi apabila terdapat: 
  • a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya. 
  • b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan. 
  • c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan. 
  • d. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan, dan promosi pemeriksa. 
  • e. Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan organisasi pemeriksa tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan. 
  • f. Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan. 
  • g. Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan, simpulan pemeriksa, atau penerapan suatu prinsip akuntansi atau kriteria lainnya. 
  • h. Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau kebutuhan pemeriksaan. 

3. Gangguan Organisasi 

Independensi organisasi pemeriksa dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya. Dalam hal melakukan pemeriksaan, organisasi pemeriksa harus bebas dari hambatan independensi. Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan pemeriksaan di luar entitas tempat ia bekerja.”

Comments

Popular posts from this blog

Prosedur, Teknik dan Bukti Audit

Dalam pelaksanaan audit, auditornharus melakukan pengumpulan bukti. Urutan langkah yang ditempuh oleh auditor dalam rangka memperoleh bukti disebut prosedur audit.
Arens terjemahan Wibowo (2004:242) mendefinisikan bahwa “prosedur audit (audit procedure) adalah metode atau teknik yang digunakan auditor untuk memperoleh dan menilai suatu bukti.”


Sedangkan, jenis-jenis prosedur audit yang dipergunakan dalam pemeriksaan diantaranya:
1. Inspecting, meliputi pemeriksaan atau penelitian secara cermat atas dokumen dan catatan secara detail. Juga meliputi pemeriksaan fisik atas aktiva berwujud untuk memperoleh pengetahuan langsung mengenai eksistensi dan kondisi (menilai physical evidence).
2. Confirming, suatu bentuk pengajuan pertanyaan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya yang independen. Prosedur audit ini menghasilkan confirmation evidence.
3. Inquiring, suatu bentuk pengajuan pertanyaan lisan atau tertulis kepada pihak internal (ma…

Perbedaan Audit Internal dan Audit Eksternal

Audit internal memiliki perbedaan dengan audit eksternal dalam melakukan pekerjaannya. Auditor internal dan auditor eksternal seharusnya bertemu secara berkala (periodik) untuk mendiskusikan kepentingan bersama (yaitu efektivitas pengendalian internal) dan secara bersama-sama pula menentukan “bagian mana” dari organisasi yang memiliki potensi risiko. Adapun perbedaan tersebut menurut Sawyer’s (2009:8) adalah.
Audit Internal  Merupakan karyawan perusahaan, atau bisa saja merupakan entitas independenMelayani kebutuhan organisasi, meskipun fungsinya harus dikelola perusahaan. Fokus pada kejadian-kejadian dimasa depan dengan mengevaluasi kontrol yang dirancang untuk menyakinkan pencapaian organisasi. Langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah. Independen terhadap aktivitas yang diaudit, tetapi siap sedia untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan dari semua tingkatan manajemen. Menelaah aktivitas secara terus m…

Tahapan Audit

Bagi orang yang baru belajar menjadi seoarang Auditor mungkin perlu mengetahui tahapan-tahapan Audit. Tahapan audit adalah tahap-tahap yang harus dilalui oleh seseorang auditor dalam melaksanakan suatu proses audit. Tiap tahap mempunyai tujuan dan manfaat tertentu untuk mencapai tujuan audit. Tiap jenis audit memiliki tahapan yang berbeda.

Menurut Arens (2007), tahapan dalam audit operasional adalah sebagai berikut:
Tahap I : Perencanaan Audit Tahap II : Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Tahap III : Pelaporan dan Tindak Lanjut
Meskipun tujuan audit dan jenis audit berbeda, menurut Taylor dan Glezen (1997), secara umum tahapan audit mencakup hal-hal berikut: Perencanaan auditPemahaman dan pengujian pengendalian internPengujian substantivePelaporan
Jika digambarkan dengan bagan, tahapan audit adalah sebagai berikut:

Pengembangan tujuan dalam proses dimulai dari Potensial Audit Objectives (PAO) yaitu pernyataan tujuan-tujuan audit dalam rumusan umum seperti ketaatan, efektivitas …

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) #1 Standar Atribut

Standar profesi audit internal (SPAI) diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal membagi standar audit menjadi dua kelompok besar yaitu Standar Atribut dan Standar Kinerja. Berikut ini uraian lengkap standar profesi audit internal (SPAI) yang dikutip dari buku pusdiklat bpkp yang disusun oleh Jaafar (2008:89-103):
Standar Atribut
a. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
b. Independensi dan Objektivitas Fungsi audit internal harus independen, dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya. Independensi Organisasi, Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komun…

Kompetensi Auditor Internal

Dalam menunjang kinerjanya, Auditor harus memiliki Kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Sebagai sebuah hubungan cara-cara setiap individu memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan perilakunya dalam bekerja. Kompetensi diwujudkan dalam kinerja. Jadi, kompetensi dapat dihubungkan ke hal-hal yang berkaitan dengan jenis tugas kontekstual tertentu, yakni berkenaan dengan apa yang harus dikerjakan, dan sebagus apa pekerjaan yang dilakukan (Sawyer’s, 2009:17).
Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kompetensi auditor diantaranya adalah Mulyadi (2009:58) yang menjelaskan bahwa: “Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang di berikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti di syaratkan oleh prinsip etika.” Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely suhayati (2010:2) menjelaskan kompetensi adalah: “Kompetensi artinya auditor harus mempunyai …

Kertas Kerja Audit

Menurut SA Seksi 339 Kertas Kerja paragraph 03 dalam Mulyadi (2002:100) mendefinisikan: “Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya.”
Kertas kerja pemeriksaan merupakan mata rantai yang menghubungkan catatan klien dengan laporan audit. Oleh karena itu, kertas kerja pemeriksaan merupakan alat penting dalam profesi auditor.
Adapun tujuan dari dibuatnya kertas kerja pemeriksaan, Arens terjemahan Wibowo (2004:197) mengemukakan tujuan kertas kerja pemeriksaan secara menyeluruh “untuk membantu auditor memberikan keyakinan yang memadai bahwa audit yang layak telah dilakukan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.”
Jenis kertas kerja audit adalah sebagai berikut:
a. KKA Utama adalah KKA yang berisi simpulan hasil audit untuk keseluruhan/suatu segmen/bagian/kegiatan …

Kenapa Perusahaan Perlu adanya Audit Internal

Dewasa ini sering sekali kita mendengar kata auditor. Apalgi semenjak era reformasi, fungsi auditor sangatlah diperlukan oleh negara secara umum dan perusahaan secara khususnya. Dari masa kemasa peran auditor sangatlah besar untuk ikut membantu negara mengurangi tingkat korupsi. Sangat tidak mudah untuk memberangus korupsi di negeri ini karena korupsi dilakukan dengan sistem yang sangat komplek dan sudah melibatkan banyak orang. Saya tidak akan membahas mengenai korupsi dinegeri ini, namun lebih tertarik untuk membahas dalam lingkup yang lebih kecil yaitu perusahaan. Perusahaan tempat kita bekerja sangatlah membutuhkan tenaga Audit internal. Kenapa? Banyak sekali alasan yang dapat menjawab pertanyaan kenapa perusahaan memerlukan tenaga auditor.  Salah satu fungsi Auditor internal adalah Sebagai pemberi assurance yang independen dan objektif .
Auditor dapat berfungsi sebagai pemberi informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan dari lembaga yang independen dan objekt…

Kinerja Auditor Internal

Kinerja secara etimologi, berasal dari kata prestasi kerja (performance). Menurut Hasibuan (2009:94) prestasi kerja atau kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yag dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Definisi kinerja karyawan menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005:9) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dilakukan oleh seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Esya (2008) mendefiniskan Kinerja Auditor adalah sebagai ekspresi potensi kerja auditor berupa perilaku kerja seorang auditor dalam melaksanakan tugas kerja untuk mencapai hasil kerja yang optimal, yang dapat diukur melalui faktor o…

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) #2 Standar Kinerja

Standar profesi audit internal (SPAI) diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal membagi standar audit menjadi dua kelompok besar yaitu Standar Atribut dan Standar Kinerja. Berikut ini uraian lengkap standar profesi audit internal (SPAI) yang dikutip dari buku pusdiklat bpkp yang disusun oleh Jaafar (2008:89-103):
Standar AtributStandar Kinerja
a. Pengelolaan Fungsi Audit Internal
Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.
1) Perencanaan
Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun perencanaan yang berbasis risiko (risk-based plan) untuk menetapkan prioritas kegiatan audit internal, konsisten dengan tujuan organisasi.
Rencana penugasan audit internal harus berdasarkanpenilaian risiko yang dilakukan paling sedikit setahunsekali. Masukan dari pimpinan dan dewan pengawasorganisasi serta perkembangan terkin…

Perencanaan Audit - Program Kerja Audit

Program Kerja Audit (PKA) adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. PKA disusun setelah auditor telah memiliki pemahaman yang cukup tentang tujuan audit di setiap tahap. Pemahaman ini diperoleh sebelum penugasan, saat survey pendahuluan. Saat evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) dan setelah pengembangan temuan sampai pada firm audit objectives
Konsep PKA disiapkan oleh ketua Tim. Kemudian, pengendalian teknis (PT) mereviu untuk memberikan tambahan informasi dan arahan. Setelah itu, PKA direviu kembali oleh pengendali mutu (PM) untuk disetujui. PKA ibarat peta bagi turis yang menunjukan tempat-tempat penting yang harus didatanginya. Bila turis tidak membaca peta, ia tidak mungkin memilih objek wisata yang paling baik dengan ekonomis, efesien dan efektif.
Tujuan dan manfaat PKA adalah sebagai berikut: Sarana pemberian tugas kepada tim audit.Sarana Penga…